Selanjutnya, azas praduga tidak bersalah (presumption of innosence) adalah prasyarat penting serta mutlak dalam rencana menegakkan hukum. Perihal ini mesti diaplikasikan searah dengan persidangan yang berjalan jujur, adil serta tidak berpihak yang disebut implementasi jelas dari due process of law.[8]
Selanjutnya, pada umumnya, penegakan hukum di Indonesia pada tahun 2018 belum juga jauh berlainan dengan beberapa tahun awal mulanya. Ada banyak berlangsung pelanggaran hak asasi manusia dan belumlah ada agunan penyelesaian beberapa masalah hukum spesifik karena kurang tegasnya pengamalan azas kesamaan di depan hukum buat semasing masyarakat negara Indonesia.
Yang akan datang, agar bisa wujudkan penegakan hukum dengan efisien, butuh dilihat seperti berikut:
Berkaitan susunan hukum: Reformasi internal instansi penegak hukum mesti dikerjakan dengan berkelanjutan, profesional, serta berkepanjangan. Usaha pembenahan institusi hukum dari mafia peradilan mutlak dikerjakan selekasnya.
Penegak hukum bersama dengan hakim serta advokat mesti bisa menjalankan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, hingga menyebabkan keyakinan publik bertambah.
Berkaitan intisari hukum: Pengaturan serta pembentukan undang-undang serta perubahan hukum rutinitas mesti cocok dengan keperluan penduduk, mesti netral serta tidak mendiksriminiasi.
Skema hukum yang baik akan memaksa aparat penegak hukum untuk kerja dengan jujur, efisien, serta efektif yang selanjutnya akan menggambarkan penegakan hukum yang berkualitas juga. Kapasitas aparat penegak hukum yang baik bisa menjadi teladan buat penduduk.
Berkaitan budaya hukum: kesadaran publik pada hukum (termasuk juga di dalamnya sikap anti-korupsi serta pelajaran budi pekerti) mesti ditingkatkan, bahkan juga mesti di ajarkan semenjak awal di cakupan keluarga, termasuk juga bagaimana seseorang masyarakat negara mempunyai hak serta keharusan semasing yang perlu digerakkan.
Baca Juga: Kata baku dan tak baku
Dari bagian pemerintah mesti ada aksi yang bisa membuat penduduk yang patuh (tunduk) pada hukum serta hormat pada hukum (law abiding-society) bukan sebab takut pada penegak hukum tetapi sebab kesadaran diri pribadi.
Artikel Terkait: unsur intrinsik
Perumpamaannya bisa berbentuk publikasi atau penyuluhan-penyuluhan hukum berkaitan ketertiban, disiplin, ketentraman, kepastian hukum, toleransi, menampik keserakahan, dan lain-lain, yang bisa membuat penduduk lebih aware pada hukum.
Pemerintah jangan sampai cuma konsentrasi pada pembentukan undang-undang, tetapi melupakan perbaikan budaya hukum masyarakatnya. Dalam periode panjang skema pendidikan dapat sesuai atau ditambahkan pendekatan yang lebih memberikan kedisiplinan di kehidupan keseharian.
Diawali dari perihal basic seperti patuhi rambu jalan raya, buang sampah pada tempatnya, melintas di zebra cross atau jembatan penyeberangan, pelihara lingkungan hidup, sampai perihal yang semakin besar seperti tidak KKN[9] serta tetap menghargai HAM orang yang lain.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar