Senin, 29 Oktober 2018

Penyebab BPK Harap Laporan Keuangan KKP Tak Lagi Dapat Disclaimer

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku akan terus memperbaiki laporan keuangan kementeriannya. Hal tersebut dilakukan agar KKP tak lagi memperoleh opini 'disclaimer' seperti laporan keuangan 2017.

"Kinerja memang kita harapkan lebih baik. Kita menerima pemeriksaan BPK. Kita tentu meningkatkan birder-birder pengelolaan keuangan yang baik," ujar dia di Kantor Pusat KKP, Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Baca Juga: pengertian media

Menteri Susi berharap kebijakan penghematan pada berbagai pos anggaran mampu mendorong kinerja keuangan kementeriannya. Program ini termasuk salah satu program Susinisasi yang dicanangkan olehnya.

Baca Juga: definisi belajar

"Maksimum kita harus bisa. Yang pasti dengan Susinisasi salah satunya mengembalikan uang negara. Kita yakin disclaimer bisa kita hadapi," jelas dia.

Artikel Terkait: motivasi adalah

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau 'disclaimer' terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna mengungkapkan, beberapa faktor yang menyebabkan KKP khususnya Bakamla masuk dalam penilian disclaimer dari BPK. Dia menyebut, ada enam temuan salah satunya adalah pembatasan lingkup pemeriksaan.

"Nah itu memang pertama penting, bukan kelautan kalau di kita Bakamla. Ada beberapa temuan ada sekitar enam temuan tetapi teman-teman musti ngerti kalau BPK menyatakan tidak memberikan mendapat itu terkait dengan pembatasan lingkup pemeriksaan," ungkap Agung di Kantornya, Jakarta, Rabu (6/6).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar