Amandemen sekitar 4x pada UUD 1945 kurun waktu tahun 1999-2002 sudah jadi pintu masuk buat berjalannya proses demokrasi liberal di Indonesia.
Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua MPR, Mahyudin waktu diskusi publik di ruangan wartawan, Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (25/10).
Baca Juga: demokrasi liberal
"Amandemen itu ke arah demokrasi liberal. Jika saya condong waspada untuk mengambil barang yang datang dari Amerika," kata Mahyudin.
Baca Juga: dasar negara indonesia
Semestinya, sambung ia, Negara Paman Sam itu menjadi tempat mengembangnya demokrasi dalam dunia itu cuma untuk rujukan saja.
Artikel Terkait: sistem pemerintahan di indonesia
"Bukan bermakna diaplikasikan penuh sebab belumlah pasti pas dengan kita," terangnya.
Demokrasi sekarang ini yang berjalan di Indonesia tidak hanya bercorak liberal ikut cuma memenangi beberapa pemilik modal saja. Hingga pemimpin yang baik susah didapat dari proses semacam ini.
"Orang baik jika di skema yang tidak akan jadi tidak baik," katanya.
Politisi Partai Golkar itu dengan pribadi setuju untuk mengakhiri keruwetan skema demokrasi sekarang ini butuh kembali pada UUD 1945 naskah asli.
"Menurut memahami saya, kita mesti kembali pada UUD 1945 dahulu baru kita perbaiki pelan-pelan. Jika orang katakan itu mundur, lebih baik mundur kembali dari depan jurang," selorohnya akhiri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar